Rencana seminar Nawaksara membuka mata: sejumlah soal penting memang masih remang-remang. Tapi, mampukah sebuah seminar menjelaskan semuanya.
NAWAKSARA. Ini jelas bukan pemberantasan buta aksara atau sejenisnya. Tapi nama pidato Presiden Soekarno di depan forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 22 Juni 1966. Menurut Bung Karno, Nawaksara berarti "sembilan perkara" -- pidato itu berisi sembilan pokok bahasan yang disampaikan Bung Karno di depan sidang MPRS. Dan kini, setelah hampir 21 tahun berlalu, pidato Presiden Soekarno yang ditolak MPRS -- dan karena itu seperti menandai berakhirnya rezim Soekarno -- tadi kembali ramai diperbincangkan.
Adalah Menpora Hayono Isman yang melempar "bola". Lepas dari ruang tamu rumah kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana Jakarta, Rabu 26 Maret lalu, orang Kosgoro -- salah satu organisasi pilar pendiri Golkar -- itu menjelaskan: pihak Kantor Menpora akan menyelenggarakan seminar tentang Nawaksara, pada bulan April mendatang ini. Dilaporkannya, Presiden Soeharto mendukung penuh rencana seminar itu. Menurut Hayono, ide penyelenggaraan seminar itu murni dari dirinya sendiri. Maksudnya, memberikan gambaran seutuhnya kepada generasi muda soal mengapa pidato Bung Karno itu ditolak MPRS yang ketika itu diketuai oleh Abdul Haris Nasution, bekas orang pertama Angkatan Darat.
Orang pun tersedak dan bertanya-tanya: apa gerangan maksud pemerintah menggulirkan pidato yang merupakan tonggak "jatuhnya" Bung Karno itu? Benarkah itu ide Hayono Isman atau ide Pak Harto? Karena, Pak Harto paling tidak dalam dua kesempatan belakangan ini -- yang terakhir ketika meresmikan Monumen Angkatan 66 di Hotel Regent Jakarta, pekan lalu -- juga bicara pentingnya generasi muda mengetahui soal-soal sejarah bangsanya. Dan yang penting, menurut Pak Harto, pergantian kekuasaan di tahun 1967 itu bukanlah sebuah kudeta.
Ketika kata "kudeta" terlontar, orang pun menduga-duga apa gerangan yang membuat Pak Harto menyetujui dilangsungkannya seminar Nawaksara. Menurut Manai Sophiaan, Pak Harto bereaksi terhadap tulisan-tulisan Soebadio Sastrosatomo, tokoh Partai Sosialis Indonesia, yang belum lama meluncurkan buku Era Baru - Pemimpin Baru: Badio Menolak Rekayasa Rezim Orde Baru -- buku yang akhirnya dilarang Kejaksaan Agung(Lihat Wawancara Manai Sophiaan: "Seminar Itu untuk Membantah Desas Desus Kudeta..."). Kabarnya, Badio menyinggung soal Supersemar yang dinilainya sebagai pelimpahan tugas dari Bung Karno ke Pak Harto, dan bukan pelimpahan kekuasaan. Dan, menurut Badio, Soeharto sebagai pengemban amanat Supersemar berkewajiban melapor kepada Soekarno mengenai apa yang dikerjakan, suatu hal yang tidak pernah dilakukan. Soebadio memberikan perumpamaan, kejadian itu sama saja dengan cerita ketika Raden Patah meng-kup Prabu Brawijaya Pamungkas.
Seperti biasa, rencana seminar Nawaksara mengundang pro dan kontra.(Lihat Wawancara Deliar Noer: "Seminar itu Pasti Punya Tujuan Politik") Pelaku sejarah seperti Dahlan Ranuwihardjo cenderung pemerintah membatalkan saja seminar tentang peristiwa yang dianggapnya menyesakkan dada itu.(Lihat Wawancara Dahlan: "Seminar Itu Hanya Akan Menyesakkan Dada") Begitu juga dengan bekas Ketua MPRS Jenderal purnawirawan Nasution.(Lihat Tanya Jawab AH Nasution: "Tidak Perlu Kebakaran Jenggot..." dan "Saya Tidak Terpancing Untuk Kudeta") Sementara tokoh PNI Manai Sophiaan menilai seminar itu harus menghadirkan berbagai kalangan, agar misi meluruskan sejarah bangsa benar-benar tercapai.
Apa suara keluarga Bung Karno? Ternyata, Sukmawati, putri Bung Karno, setuju dengan rencana seminar ini. Menurutnya, SU MPRS pada 12 Maret 1967 adalah upaya rekayasa untuk mengkudeta kekuasaan Bung Karno. "Sidang itu hanya alat ketok untuk mensahkan kudeta," tegas aktifis Gerakan Rakyat Marhaen itu.(Lihat Wawancara Sukmawati: "Tidak Ada Kesempatan Bung Karno Untuk Membela Diri")
Dengan maraknya pro dan kontra ini, akhirnya Menpora Hayono Isman memilih menunda seminar itu sampai setelah Pemilu 1997 pada 29 Mei nanti. Toh bola sudah digulirkan. Dan kontroversi di seputar ditolaknya Nawaksara seperti "digali" banyak orang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan tampaknya, bicara Nawaksara agak susah melepaskannya dari peristiwa pemberian Surat Perintah 11 Maret (1966) -- dari Bung Karno kepada Soeharto yang ketika itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat.
Ada dua kubu penafsiran tentang Supersemar. Kubu pertama bilang itu adalah surat tugas yang harus dilaporkan hasilnya kepada pemberi tugas. Yang lain bilang, Supersemar itu pelimpahan kekuasaan. Mengingat teks asli Supersemar sampai kini masih belum berhasil diketemukan, agak susah menafsirkan apa yang terjadi.
Yang pasti, pada 21 Juni 1966, MPRS terbentuk dan AH Nasution dikukuhkan sebagai Ketua MPRS. Konon sebelumnya masuklah ratusan tuntutan, usulan, dan resolusi, ke alamat MPRS untuk mendesak lembaga itu agar mendukung pencalonan Nasution sebagai ketua. Dukungan itu datang PSII, ormas-ormas Islam, Angkatan 45, dan juga Golongan Karya. Tentu saja semua permintaan ini bertentangan dengan Bung Karno yang tidak setuju Nasution memimpin MPRS.
Toh Nasution akhirnya terpilih menggantikan caretaker Jenderal Wilujo Puspojudo. Tampaknya, dukungan ABRI sangat menentukan di sini karena ABRI menganggap penting untuk mengukuhkan Supersemar sampai MPR hasil Pemilu tahun 1971. Maka, strategi pun harus disusun. Sebuah sumber mengatakan, anggota MPRS diangkat dari anggota DPR Gotong Royong yang jumlahnya 293 orang plus sejumlah tambahan. Diantara tambahan anggota itu ada 75 orang dari ABRI dan 95 orang dari Golkar. "Jadi memang tak ada debat. Mayoritas menghendaki Pak Karno dicopot, ya, mau apalagi," kata Dahlan Ranuwihardjo tentang penggalangan aksi menentang Soekarno -- lantaran presiden pertama itu dinilai telah melenceng jauh itu.
MPRS pimpinan Nasution ini bekerja cepat dalam jangka waktu hanya 14 hari saja. Sebanyak 24 ketetapan penting dihasilkan. Yang terpenting: Tap Nomor 9/1966 tentang Kelanjutan dan Perluasan Penggunaan Supersemar. Berarti, mandat untuk Letjen Soeharto diperkuat oleh MPRS. Dan Presiden Soekarno sebagai mandataris MPRS dengan keluarnya Tap 9/1966 itu tak bisa lagi menarik atau melakukan tindakan apapun atas pemegang Supersemar. Tindakan ini, kabarnya, karena sikap Soekarno yang belum juga menyadari kesalahan-kesalahan PKI. Walau ada yang beranggapan, ketika Tap MPR Nomor 9/1966 itu ke luar, praktis kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemegang Supersemar.
Begitulah, pada 22 Juni 1966 Nawaksara dibacakan Presiden Soekarno dan ternyata ditolak oleh MPRS.(Lihat Nawaksara) Keputusan penolakan MPRS itu dituangkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5/1966 yang dikeluarkan pada 5 Juli 1966. Inilah pertamakalinya pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. "Inilah pertama kalinya Presiden dimintai pertanggungjawaban dan dengan itu merupakan suatu langkah yang penting.....," ungkap Nasution dalam salah satu dokumen.
Sidang MPRS usai. Bung Karno agaknya juga tak senang dengan penolakan Nawaksara tadi. Sementara di jalanan, terus bergulir aksi demontrasi mahasiswa yang menyatakan ketidakpuasan kepada Presiden Soekarno. Angkatan 66, misalnya, kecewa mengapa Bung Karno masih dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Ampera, bukan cuma Letjen Soeharto saja. Sebaliknya, parpol, misalnya PNI, dan juga ABRI, berpendirian agar posisi BK sebagai presiden jangan diutak-atik.
Selanjutnya, pada 28 Juli 1966, Kabinet Ampera dilantik Presiden Soekarno. Dan Letjen Soeharto terpilih sebagai Ketua Presidium. Kabinet ini mengakhiri masa kerja Kabinet 100 menteri yang "boros" itu. Ternyata, pembentukan kabinet ini tak menghentikan aksi-aksi mahasiswa.
Bung Karno pun tak tinggal diam. Pada 22 Agustus 1966, Presiden membubarkan KOTI dan memberhentikan Nasution dari jabatan Wakil Panglima Besar. Dan rupanya, ketegangan antara Bung Karno dengan Nasution terus berlanjut. Karena, pada 22 Oktober 1966, keluarlah nota pimpinan MPRS yang mengharuskan Bung Karno melengkapi Nawaksara, khususnya bagian-bagian yang menyangkut PKI.
Lama Bung Karno tak menjawab permintaan ini. Dan baru pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno mau menjawabnya melalui pidato Pelengkap Nawaksara.(Lihat Teks Pelengkap Nawaksara) Rupanya, sebelum menanggapi Pelengkap Nawaksara, ada sedikit "renovasi" di DPR Gotong Royong. Pada awal Februari 1967, anggota DPR-GR ditambah. Keluarlah Keputusan Presiden Nomor 7/1967 yang mengatur tentang penambahan anggota DPR-GR. Agaknya, ini merupakan pembersihan dewan dari mereka yang masih pro Soekarno. Masuklah 45 orang dari kalangan partai, 63 orang dari Golkar. "Proses pengangkatan anggota-anggota baru DPR dengan Keppres Nomor 7/1967 ditandatangani oleh Jenderal Soeharto....," kata Nasution dalam sebuah wawancara.
Kemudian, ibarat pertandingan yang memasuki babak-babak akhir, DPR-GR yang "disempurnakan" tadi mengadakan sidang-sidang untuk membahas Pelengkap Nawaksara. Hasilnya, pada 9 Februari 1967, Dewan menyetujui usulan resolusi dan memorandum yang diajukan tokoh NU Nuddin Lubis yang menyatakan menolak laporan Pelengkap Nawaksara. DPR juga meminta pimpinan MPRS mengadakan Sidang Istimewa MPRS guna membahas pemberhentian Soekarno dari jabatan presiden.
Setelah Nasution menerima resolusi dan memorandum tadi, pada 14-16 Februari 1967, Badan Pekerja MPRS bersidang. Hasilnya, menolak Pelengkap Nawaksara. Rapat juga memutuskan untuk memberlakukan Tap MPRS Nomor 15/1966, yang mendudukkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Sementara jabatan wakil presiden untuk sementara dikosongkan. Ada catatan tambahan: pimpinan MPRS memutuskan akan menyelenggarakan Sidang Istimewa pada 7-11 Maret 1967.
Sebenarnya, ada tanggal bersejarah yang agak terlewatkan. Dahlan Ranuwihardjo menjelaskan, sebenarnya pada 20 Februari 1967. Menurut Dahlan, pada tanggal itu sebenarnya sidang MPRS telah mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pengemban Tap MPRS Nomor IX tahun 1966 (lebih dikenal sebagai Supersemar, Red). "Tapi soal ini selalu dilupakan orang. Yang dipercayai banyak orang sebagai tanggal penyerahan kekuasaan adalah tanggal 12 Maret 1967. Bila dilihat secara protokoler, penyerahan kekuasaan negara sebenarnya terjadi di bulan Februari 1967 dan disidangistimewakan pada bulan Maret 1967," kata Dahlan lagi.
Di sepanjang bulan Februari itu, aksi terus marak. Pada 9 Februari, misalnya, peringatan HUT Kappi menyuarakan tuntutan untuk segera menurunkan Soekarno dari jabatan sebagai Presiden. Melihat kondisi yang memanas, konon BK berusaha mendekati Jenderal Soeharto untuk menawarkan konsep surat penugasan tentang penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari kepada Jenderal Soeharto. Apabila disetujui, kabarnya Soekarno berjanji akan menyampaikan konsep surat itu pada Badan Pekerja MPRS. Dan selanjutnya, Soekarno tetap akan memegang pimpinan kenegaraan dan menentukan garis-garis besar pemerintahan.
Tampaknya, upaya BK ini bisa diartikan sebagai langkahnya untuk memotong pimpinan MPRS yang sudah menolak Pelengkap Nawaksara. Tawaran BK akhirnya ditolak oleh Jenderal Soeharto setelah membicarakan penawaran itu bersama petinggi-petinggi Angkatan Darat. Penolakan disampaikan sendiri oleh Jenderal Soeharto kepada BK pada 10 Februari 1967. Dan sejak 11 Februari, menurut sebuah dokumen, selama sembilan hari sampai 20 Februari, Jenderal Soeharto membahas serius keadaan yang berlangsung bersama seluruh Panglima ABRI di Istana Bogor dan Istana Merdeka Jakarta.
Begitulah, pada 7 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS dibuka dengan pidato Nasution. Dan sesuai jadwal, maka kedudukan Soeharto sebagai pejabat presiden dituangkan dalam Tap Nomor 33/1967. Dan dilantiklah Presiden Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia.
Jaman waktu itu barangkali banyak mengharuskan adanya "terobosan-terobosan" -- yang bisa diterima ketika itu, namun agak sulit diterima 21 tahun kemudian.(Lihat Catatan: Saat-saat Jatuhnya Presiden Soekarno: Perjalanan Terakhir Bung Besar) Maka, akankah semua ini dibuka secara jujur dan transparan dalam sebuah seminar, sungguh sebuah usaha yang memerlukan "keberanian ekstra". Apalagi, kalau tujuannya meluruskan sejarah. TH
0 komentar:
Posting Komentar